Golput: Mengapa Diharamkan?

SURABAYA | SURYA Online - Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menentang pikiran Ketua MPR Hidayat Nurwahid agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap golput.

“Tidak diperlukan fatwa haram terhadap golput. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Karena itu, golput bukan perkara haram. Tidak memilih adalah hak, meskipun tidak baik bagi demokrasi,” kata Anas melalui pesan singkat kepada Surya Online, Sabtu (13/12/2008).

Menurut dia, fenomena Golput justru harus dijadikan otokritik dan introspeksi bagi semua lembaga politik, terutama partai-partai, untuk serius memperbaiki diri dan kinerjanya. “Golput atau gerakan golput bukan dilawan dengan fatwa haram.

“Perlawanan demokratik terhadap golput adalah dengan gerakan sadar memilih. Inilah yang harus ditempuh oleh KPU dan partai-partai,” ujarnya. Anas menambahkan, justru yang mesti lebih diperhatikan adalah kemungkinan golput karena faktor teknis dan administrasi. “Ketelitian administrasi dari KPU dan akses informasi pemilu kepada pemilih adalah obat yang manjur,” katanya. (Golput Tak Baik Bagi Demokrasi Tapi Jangan Dilawan dengan Fatwa - Surya Online)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) cenderung mengabaikan usulan Ketua MPR Hidayat Nurwahid soal perlunya fatwa haram bagi mereka yang akan golput, tidak memilih pada Pemilu 2009. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Ketua MUI, Amidhan saat dikonfirmasi Persda Network, Jumat (12/12/2008).

“Sebetulnya, fatwa mengharamkan golput tidak usah dikeluarkan. Karena kan yang golput tidak bisa dikatakan berdosa. Paling-paling, kita hanya bisa memberikan imbauan kalau masyarakat diwajibkan berpartisipasi untuk memikirkan nasib bangsa pada Pemilu nanti. Jadi, istilahnya imbauan saja, bukan fatwa,” kata Amidhan. (MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Golput: Why Forbidden?

SURABAYA | Surya Online - DPP Chairman of the Democratic Party, Anas Urbaningrum, Chairman of the MPR's mind against Hidayat Nurwahid to Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa against illegal golput.
"Not necessary Fatwa against illegal golput. Selecting the right, not obligations. Therefore, golput not matter forbidden. No vote is a right, although not good for democracy, "said Anas through a short message to Surya Online, Saturday (13/12/2008).
According to him, a phenomenon Golput thus must be otokritik and introspection for all political institutions, particularly parties, for serious reform and performance. "Golput or movement golput not be forbidden by edict.
"Democratic resistance against the golput is to choose a conscious movement. This must be adopted by the KPU and the parties, "he said. He added, the fact must be taken is more likely golput because of technical factors and the administration. "KPU accuracy of the administration and access information to the general election, voters are drugs that are effective," he said. (translated from: MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)

Assembly of Indonesia Ulama (MUI) tend to ignore the proposals MPR Chairman Hidayat Nurwahid question the need for them edict forbidden to be golput, did not vote on Election 2009. This was disclosed by one of the Chairman of MUI, Amidhan confirmed when Persda Network, Friday (12/12/2008).
"Actually, fatwas do not forbid golput issued. Because of the golput I can not say guilty. At most, we can only give imbauan if people are required to participate in the nation consider fate of elections later. Thus, the term imbauan only, not fatwa, "said Amidhan. (translated from: MUI Tolak Usulan Nurwahid soal Fatwa Haram Golput – Surya Online)