BLT = Bikin Lonjakan Temperamen

Kemarin Wapres juga mengatakan kepada Kompas dana bantuan langsung tunai (BLT) adalah hak bagi masyarakat miskin. Hak itu, kata Wapres, bisa diterima atau ditolak oleh yang bersangkutan.

”Tapi, bila ada orang lain yang menghalangi atau melarang orang miskin itu untuk menerima BLT adalah suatu pelanggaran konstitusi,” tegas Wapres.

Menurut Wapres, pemberian dana BLT adalah kewajiban pemerintah untuk menjalankan perintah konstitusi. ”Menurut konstitusi, orang miskin harus disantuni. Bila pemerintah melakukan itu, tidak bisa dilarang,” ujarnya.

Memang, Pasal 34 UUD 1945 mengatakan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Tapi soalnya adalah, apakah akibat kenaikan harga BBM dan 'hanya' dengan BLT, maka fakir miskin dan anak terlantar menjadi terkurangi? Apa bukan malah menambah jumlahnya?

Yang pasti, keberadaan BLT, bikin susah semua pihak. Diberitakan oleh KOMPAS bahwa: Seumur kariernya di PT Pos Indonesia, baru kali ini Salastri Sugiharti merasa jantungnya hampir copot. Selasa (27/5) pagi itu, Salastri selaku Koordinator Lapangan Bantuan Langsung Tunai Kantor Pos Pejompongan, Jakarta Pusat, dimaki-maki oleh seorang pria penerima BLT. Selain diancam akan diadukan ke polisi, laki-laki itu juga mengeluarkan kata-kata kotor.

Bagi warga yang beruntung menerima BLT, lanjut KOMPAS, seperti Kusnadiyanto (57), bantuan dari pemerintah itu tidak serta-merta meringankan beban hidup mereka. Menurut Kusnadiyanto, uang sebesar Rp 300.000—bantuan pemerintah selama tiga bulan—itu akan digunakan sebagai tambahan modal berjualan nasi di belakang Hotel Shangri-La.

”Sebenarnya kalau boleh milih, lebih baik enggak terima BLT, tapi harga BBM enggak naik deh. Soalnya sekarang kenaikan ongkos transportasi dan harga bahan pokok tinggi banget,” katanya.

Tak heran bila banyak Pak Lurah atau Kepala Desa berteriak menolaknya. Bukannya mau menghalangi atau melarang orang miskin itu untuk menerima BLT. Soalnya mereka pasti banyak terkena getahnya ketimbang makan nangkanya.

Teman saya, gara-gara mengurus BLT (tahun 2005) terpaksa harus mengundurkan diri dari Ketua RT, karena hampir setiap hari ia kedatangan warganya yang protes karena tidak menerima BLT. Katanya, ia telah mendata 50 orang, ternyata yang turun hanya untuk 12 orang.