Antasari Azhar, jaksa yang dinilai memiliki rekam jejak kurang bersih, terpilih menjadi ketua lembaga ini. Golkar dan PDI Perjuangan berperan penting di balik pemilihan tersebut. Amien Sunaryadi, calon yang oleh para aktivis antikorupsi dianggap paling layak memimpin KPK, ”ditendang” masuk kotak. Tempo hadir dari awal hingga akhir demi menyaksikan drama para wakil rakyat di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, yang sukses menaikkan Antasari.
Sekumpulan perempuan bergegas memasuki ruangan tatkala sekitar 40 anggota Komisi Hukum DPR selesai bersidang. Bercelana jins, berkaus putih, mereka tergabung dalam Aliansi Perempuan Anti Korupsi. Di tangan mereka tergenggam kuntum-kuntum mawar putih. Dengan cepat mereka meletakkan mawar di meja-meja ruang sidang Komisi Hukum DPR. Satu demi satu. Beserta bunga, disertakan selembar kertas bertulisan mencolok: ”Gunakan Hati Nurani. Jangan Pilih Antasari”. Di kertas itu, yang dihiasi gambar wajah Antasari Azhar, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, juga tertulis: ”10 Alasan Menolak Antasari”.
Di situ disebutkan, antara lain, Antasari terlibat deal menyelamatkan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sengaja memperlambat perkara Tommy Soeharto, memperlambat eksekusi kasus korupsi anggota DPRD Sumatera Barat, dan biasa melakukan praktek suap kepada wartawan. ”Terlambat,” ujar seorang anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika para gadis menyorongkan kembang ke mejanya. ”Nama ini sudah ditentukan.”
Wakil Ketua Komisi Hukum Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin juga menyatakan DPR akan melihat kinerja KPK di bawah Antasari. ”Kalau jelek, kami bubarkan,” katanya. Ancaman serupa muncul dari Gayus Lumbuun, pakar hukum yang juga anggota Fraksi PDIP. Gayus memberi KPK waktu setahun untuk membuktikan hasil kerjanya. ”Kalau gagal, memang layak dibubarkan….”
Antasari telah naik pentas dengan lakon memburu koruptor. Dia punya dua pilihan: membawa lembaga ini seperti yang diharapkan masyarakat, atau menenggelamkannya, mengikuti nasib sejumlah lembaga sejenis yang sudah-sudah.
Lalu dalam OPINI-nya, dengan Judul Pemburu Koruptor Pilihan DPR, ditulis antara lain:
Pilihan lima nama itu pun tampaknya bukan ditentukan berdasarkan patokan integritas dan kompetensi individu, melainkan lebih dilihat dari aspek tawar-menawar politik dari sang calon. Di luar proses yang formal di gedung parlemen, telah terjadi kompromi dan kesepakatan. Hal ini tentunya amat disesalkan. Apalagi kalau mengingat tugas KPK ke depan yang begitu berat: menangani kasus-kasus korupsi kakap dengan tingkat kesulitan tinggi yang selama ini susah diselesaikan polisi dan kejaksaan—lantaran dua lembaga ini terbentur ”hambatan politis”.
Rekam jejak Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini menunjukkan bahwa dia tak alergi terhadap hadiah. Ia pernah dinilai gagal dalam menangani kasus pelarian Tommy Soeharto. Kami punya pengalaman buruk yang lain. September lalu, setelah diwawancarai, ia menawari wartawan kami lembaran dolar Amerika yang disebutnya sebagai ”uang terima kasih”—yang tentu saja kami tolak.
Prestasi Antasari dalam menangani kasus korupsi kakap juga tidak terdengar. Padahal pengalaman itu amat menentukan dalam menguak kejahatan ini, karena pengungkapan kasus kejahatan kerah putih kerap memerlukan terobosan hukum. Contoh yang gampang diingat adalah ketika KPK memakai teknik sting investigation, di antaranya berupa penyadapan, yang menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum.
Kandidat Ketua KPK dengan kualifikasi seperti itu bukannya nihil. Ada Amien Sunaryadi, Wakil Ketua KPK sekarang, yang malah disisihkan. Padahal dia bersih, seperti terbukti dalam hasil uji kelayakan yang dilakukan DPR. Berharta Rp 387 juta, kita patut percaya, selama lima tahun menjabat sebagai wakil ketua, mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini kebal sogok. Amien juga ahli audit forensik yang sangat dibutuhkan komisi ini untuk menangani kasus korupsi yang ditransaksikan melalui sistem keuangan dan perbankan.
Parlemen tampaknya berkepentingan menggusur Amien. Wajar kalau ada yang menduga Dewan keder bahwa Amien akan mengusut kasus korupsi mereka seperti yang telah ia lakukan selama ini. Bagi partai-partai besar, Amien adalah ”pendosa besar”. Ia memenjarakan kader dan kroni partai yang menjadi pejabat korup di masa lalu. Sebutlah, misalnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Theo F. Toemion, Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.
Membaca kisah ini, dalam benak saya muncul dugaan bahwa DPR sengaja memilih Antasari Azhar, yang (dianggap oleh banyak kalangan) mempunyai track record yang 'kurang bagus' bukannya tanpa alasan ataupun strategi. Mereka memilihnya, dengan harapan bahwa dalam menjalankan tugas, Pak Antasari cs. tak akan bertindak dengan sungguh-sungguh, karena ia sendiri punya rekam jejak yang jelek. Ibarat binatang, KPK ingin dijadikan sekumpulan kucing, yang akan 'lulut' asal sering 'dielus-elus' tubunya. Tapi nyatanya, DPR salah kira. Yang disangka kucing itu ternyata sekumpulan macan, yang siap menerkam mangsanya, tanpa kecuali.
Makanya, melihat gelagat yang kurang baik ini, ada beberapa anggota DPR yang menjadi geram dan ingin membubarkan KPK. Padahal dulu, KPK akan dibubarkan HANYA kalau kerjanya tak sesuai dengan harapan masyarakat. Nyatanya?
Ini namanya senjata makan tuan........
No comments:
Post a Comment