Menyebar Buku Gratis

Dalam Halaman Humaniora, KOMPAS ( 24/06/2008 ) - Buku Murah Disebar - ditulis bahwa Pemerintah daerah didorong menyebarluaskan dan memanfaatkan buku pelajaran digital. Pemerintah daerah dapat memperbanyak buku yang telah dibeli hak ciptanya itu dengan mengunduh di http://bse.depdiknas.go.id, www.depdiknas.go.id, www.pusbuk.or.id, dan www.sibi.or.id.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan hal itu dalam sosialisasi kebijakan perbukuan nasional kepada sekitar 500 pejabat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta, Senin (23/6).

Menurut menteri, 49 judul buku yang bisa diunduh di internet itu hak ciptanya sudah dibeli pemerintah. Karena itu, masyarakat boleh mengunduh dan menggandakannya secara cuma-cuma sepanjang tidak untuk kepentingan komersial. Sedangkan penerbit atau pihak lain yang tertarik memperdagangkannya mesti mengikuti harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah.

Peran pemerintah daerah

Menurut Mendiknas, untuk mengatasi permasalahan sulitnya buku pelajaran, pemerintah daerah dapat menggandakan buku itu. Pemerintah daerah tidak perlu mengambil untung sehingga harga buku hanya sebesar biaya percetakan.

Menteri juga berharap pemerintah daerah mendorong agar toko buku semakin bermunculan sehingga buku tidak hanya murah, tetapi juga mudah didapat.

Pembelian hak cipta buku dan pembuatan buku digital dimulai pada tahun 2007 dan telah terdapat 49 judul buku yang dapat dinikmati masyarakat. Pada tahun 2008 ini, pemerintah berencana membeli sekitar 200 judul buku dengan harga hak cipta per buku Rp 100 juta hingga Rp 175 juta. Harga eceran tertinggi untuk buku yang telah dibeli hak ciptanya itu bervariasi, yaitu Rp 4.000 sampai dengan Rp 20.000.

Semoga berita bagus ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Tanpa ada penyelewengan, penyalahgunaan, dan sebagainya.

Mari kita cerdaskan anak cucu kita, generasi penerus bangsa.

[ Gambar diambil dari sini ]

Naskah yang Lolos BSNP Bernilai Sampai Rp 175.000.000

Sabtu, 16 Februari 2008, KOMPAS memberitakan: Guna memudahkan akses pemilikan buku pelajaran bagi siswa SD – SLTA, pemerintah menantang para guru untuk mengajukan naskah buku teks pelajaran. Naskah yang dinyatakan lolos Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan dibeli Depdiknas Rp 100.juta – Rp 175 juta.

Berita ini tentu saja sangat menggembirakan. Bagi orang tua siswa tentu saja akan sangat diuntungkan. Betapa tidak, kalau selama ini mereka sering dipusingkan setiap menjelang tahun ajaran baru, maka dengan adanya program ini niscaya akan meringankan beban mereka.

Bagi guru, ini merupakan peluang yang sangat bagus. Paling tidak bagi yang memang mempunyai kemampuan dalam hal tulis menulis, akan menambah gairah para guru untuk menyalurkan bakatnya. Bukan tidak mungkin akan menyemarakan dunia pendidikan kita.

Lebih lanjut ditulis di rubrik Humaniora itu, “Pembelian hak cipta buku teks tersebut meliputi hak utuk mengumumkan dan memperbanyak melalui media, antara lain wujud cetak, fotokopi, elektronik, dan optik selama 15 tahun yang berlaku di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dapat mengurangi harga buku menjadi 1/3 dari harga eceran yang berlaku saat ini.” ujar Sugijanto, Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas, Jum’at (15/2) di Makasar.

Program tersebut kali ini menginjak tahun kedua setelah tahun 2007 Pusat Perbukuan beli 27 judul buku untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Buku-buku tersebut meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA.

Menurut Sugijanto, tahun ini akan dibeli sebanyak 21 judul buku mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan, serta Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

Sebelum dibeli, buku akan diteliti kelayakan oleh BSNP. Penilaian dijadwalkan 2 periode, yakni 13 – 16 Mei 2008 dan 23 – 26 September 2008.

Setelah hak cipta dibeli, materi akan dimasukkan disket, cakram, dan dalam format buku elektronik (ebook) di internet. Naskah dapat diakses, diunduh, atau dicetak dengan gratis karena sudah menjadi milik negara, sepanjang tidak untuk kepentingan komersial.

Ketersediaan buku pelajaran merupakan salah satu dari sembilan masalah strategis yang ditekankan Mendiknas Bambang Sudibyo.